Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda 1 Miliar

Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda 1 Miliar

260
0
SHARE
Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan
Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan- pic by okezone

Radarjawa.com- Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Denda 1 Miliar. Setiap pekerja memiliki hak dalam mendapatkan kesejahteraan karyawannya salah satunya hak Jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jaminan Ini merupakan salah satu wujud HAM.‎ Sebuah Perusahaan atau para pemberi kerja yang tidak melakukan kewajibannya dengan memberikan jaminan keselamatan bagi karyawanya akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda Supriyanto mengemukakan kalau Sanksi pidana terkait pelanggaran Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Dia menuturkan bila pekerja disertakan dalam asuransi tenaga kerja, maka pemberi kerja tidak akan menanggung biaya jika karyawanya mengalami kecelakaan.

“Ada konsekuensi terhadap ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2015. Perusahaan dapat diancam sanksi administrasi, denda Rp 1 miliar, dan kurungan pidana 8 tahun,” ujar Irsyadi yang dikutip dari laman web berita antara.com.

Keuntungan Perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan para karyawannya yaitu selain selain aman dari jeratan hukum , jika terjadi kecelakaan pada karyawan walaupun sampai karyawanya meninggal dalam kecelakaan ditempat kerja tersebut perusahaan tidak perlu kawair akan menanggung semua resiko tersebut.

Sebagai ilustrasi tentang kerugian seorang kontraktor yang Tak Memberikan BPJS Ketenagakerjaan karyawanya di BPJS Ketenagakerjaan misal ada kontraktor yang mendapat proyek pembangunan rumah toko senilai Rp 400 juta, namun semua karyawanya tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu terjadi kecelakaan bahkan ada pekerja yang meninggal, sehingga kontraktor harus membayar sendiri asuransi bagi kelurga korban senilai Rp150 juta.

Contoh lainnya kasus yang di Solo, pernah terjadi seorang karyawan pulang kerja yang menabrak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terjadi kebakaran.

Dalam insiden itu, terjadi satu orang meninggal dunia dan dua orang karyawan SPBU setempat mengalami luka bakar berat. Celakanya, kedua orang tersebut tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pemilik SPBU harus menanggung semua biaya pengobatan sampai sembuh.

“Berdasarkan beberapa pengalaman memilukan ini dan berdasarkan pada ancaman pidana baik denda maupun kurungan, maka saya minta semua orang, lembaga, hingga perusahaan, harus mendaftarkan karyawanya di BPJS Ketenagakerjaan. Ini demi kebaikan bersama,” ujar Supri.

sumber : Antara.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY