Radarjawa - Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sulawesi Tengah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu medapatkan undangan untuk berdialog langsung terkait pemenuhan hak milih bagi warga binaan pada pilkada 2024 ekslusif dari dalam studio Radio Republik Indonesia (RRI) Palu, Rabu (9/10).
Pada kesempatan ini, Rutan Palu yang saat itu diwakili Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Herdi , bersama satu orang stafnya di undang untuk membahas pemenuhan hak Narapidana dalam menghadapi pilkada 2024.
Dialog itu diselenggarakan mengingat seluruh masyarakat Indonesia akan kembali menggunakan hak pilihnya guna menentukan siapa kepala Daerah terpilih selama lima tahun kedepan, sehingga setiap warga yang telah memenuhi syarat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya, tak terkecuali warga binaan yang sedang mendekam di dalam Lapas dan Rutan.
Dengan di pandu Penyiar Dinas RRI lewat Program Pro1 RRI Palu, Herdi memaparkan sejumlah kesiapan yang telah dibuat oleh Rutan Palu dalam menghadapi pilkada yang akan berlangsung pada bulan November tersebut.
"Sampai di hari ini sudah hampir semuanya rampung kami persiapkan mulai dari pemadanan data warga binaan , pemutkahiran data calon pemilih bersama KPU Kota dan Provinsi, serta penunjukkan Anggota KPPS khusus yang akan bertugas di Rutan. untuk sekarang ini kami hanya tinggal menunggu koordinasi selanjutnya untuk penenmpatan TPS di dalam rutan," jelas Herdi.
Selain menerangkan kesiapan, Pemangku Komando tertinggi Pelayanan Tahanan di Rutan Palu itu juga memastikan bahwa semua warga binaan maupun yang masih berstatus tahanan akan menggunakan hak pilihnya.
"Dengan perintah dan arahan langsung dari Bapak Karutan, kami mengawal dengan sungguh-sungguh pilkada ini untuk warga binaam, dan pastikan semua warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya," tambahnya.
Dalam hal pemenuhan hak warga binaan pada kontestasi politik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, telah mengimbau kepada seluruh lapas/rutan/lpka di Sulawesi Tengah agar terus berkoodinasi dengan KPU serta Bawaslu di domisili kota masing-masing guna kelancaran aktivitas pemilihan.
"Kami telah mengimbau jajaran kami agar tidak putus untuk berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu terkait pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ini agar warga binaan merasakan kalau hak konstitusionalnya tetap ada dan dijaga," ujar Hermansyah. (An)
Komentar0